Website Desa Bambaira Menjadi Wadah Edukasi

Profil Desa


 

 

 

 


KEPALA DESA BAMBAIRA

KABUPATEN PASANGKAYU

PERATURAN DESA BAMBAIRA

NOMOR : 01 TAHUN 2018

TENTANG


RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018


DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BAMBAIRA

Menimbang


Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa wajib menyusun perencanaan pembangunan desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten;



Bahwa perencanaan pembangunan Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a, terdiri dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa  untuk  jangka  waktu  6 (enam) tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang  merupakan  penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang  keduanya  ditetapkan  dengan Peraturan Desa;



Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Desa Bambaira Tahun 2018

Mengingat


  • Undang-Undang Desa Nomor 6 Tahun 2014
  • Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah Merupakan Kerangka Dasar Otonomi Daerah yang salah satunya mengamanatkan dilaksanakannya perencanaan pembangunan dari bawah secara partisipatif.



  • Peraturan Pemerintah Nomor 22 tahun 2015 hasil revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  tentang  Dana desa yang bersumber dari APBN.



  • Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014, tentang Pedoman Teknis  Penyusunan Peraturan Desa.



  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 tahun 2014, tentang Pedoman Pemilihan Kepala Desa.



  • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 tahun 20, Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa.



  • Peraturan Meteri dalam Negeri Nomor 114 tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan  Desa.



  • Permendesa Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa.



  • Permendesa Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa.



  • Permendesa Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Pendamping Desa.



  • Permendesa Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Pendirian,Pengurusan dan Pengelolaan,dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)



  • Permendesa Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2018.










Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BAMBAIRA

dan

KEPALA DESA BAMBAIRA




MEMUTUSKAN




Menetapkan

:

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2018


BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud :


  • Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
  • Daerah adalah Kabupaten Mamuju Utara.
  • Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mamuju Utara.
  • Bupati adalah Bupati Mamuju Utara
  • Kecamatan adalah Wilayah Kerja Camat sebagai Perangkat Daerah.
  • Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain,   selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan   kepentingan masyarakat   setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
  • Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
  • Badan Permusyawaratan Desa atau  yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan  wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
  • Musyawarah desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara badan permusyawaratan desa, pemerintah desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh badan permusyawaratan desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
  • Peraturan Desa adalah peraturan perundang undangan yang  ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
  • Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang  dilaksanakan secara  partisipatif  oleh para pemangku kepentingan desa dan kelurahan (pihak berkepentingan untuk mengatasi permasalahan dan pihak yang akan terkena dampak hasil musyawarah).
  • Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrembang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa diwilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
  • Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat (RPJM Desa) adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6(enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
  • Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disingkat RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJMDesa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
  • Kondisi Obyektif Desa adalah kondisi yang menggambarkan situasi yang ada di Desa, baik mengenai sumber daya manusia, sumber daya alam, maupun sumber daya lainnya, serta dengan mempertimbangkan, antara lain, keadilan gender, perlindungan terhadap anak, pemberdayaan keluarga, keadilan bagi masyarakat miskin, warga disabilitas dan marginal, pelestarian lingkungan hidup, pendayagunaan teknologi tepat guna dan sumber daya lokal, pengarusutamaan perdamaian, serta kearifan lokal.
  • Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
  • Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan  dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan       pemberdayaan masyarakat.
  • Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
  • Profil   Desa   adalah  gambaran   menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan  dan permasalahan yang dihadapi di desa.
  • Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
  • Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga  Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

SISTEMATIKA

PENYUSUNAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

  • Rencana Kerja Pemerintah Desa Bambaira Tahun 2017 disusun dengan sistematika sebagai berikut :


BAB I     : PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tujuan dan  Manfaat

1.4. Proses Penyusunan

1.5. Sistematika


BAB II    : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA

  • 2.1. Visi dan Misi
  • 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya

2.3. Gambaran Umum Kemiskinan

2.4. Gambaran Umum Ekonomi

2.5. Gambaran Umum Infrastruktur


BAB III   : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH

  • Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun 2017
  • Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa
  • Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
  • Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.


BAB IV  : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN

                     PEMBANGUNAN DESA

  • Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun 2017
  • Prioritas Program dan KegiatanPembangunan Daerah Tahun 2017
  • Kebijakan Keuangan Desa

BAB V   : PENUTUP


LAMPIRAN-LAMPIRAN


 Pagu Indikatif Desa

 Daftar Rencana Program/Kegiatan yang masuk ke Desa

 Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2018

 Daftar Usulan Rencana Kerja Pemerintah Desa (DU-RKP Desa)

 Berita Acara, Daftar Hadir, Undangan Musyawarah Desa

 Berita  Acara,  Daftar  Hadir,  Undangan Penyusunan Rancangan RKP Desa Tahun 2018

 Berita  Acara,  Daftar  Hadir,  Undangan  Musyawarah

Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes)

 Berita  Acara,  Daftar  Hadir,  Undangan  Rapat  Penyusunan

Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa

  •  SK Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2018

 Peta Desa

 Foto-foto Kegiatan


  • Isi Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan  bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.



Pasal 3


Rencana   Kerja   Pemerintah   Desa   Tahun   2018    merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun  2018.


Pasal 4


Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif, akuntabel, tertib dan disiplin anggaran oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja  dan  Anggaran (RKA), Dokumen  Pelaksanaan  Anggaran (DPA),  serta  dipertanggung jawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.


Pasal 5


RKP Desa dapat diubah dalam hal:


a. Terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik,   krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau

b.   Terdapat perubahan mendasar atas  kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.




Pasal 6


Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.


Pasal 7


Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun APBDesa Tahun Anggaran 2018.


Pasal 8


(1)  Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai tehknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

(2)  Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Bambaira.


Ditetapkan di Bambaira

pada tanggal ........ Oktober 2018


KEPALA DESA BAMBAIRA








SAFARUDDIN, S.Sos


Diundangkan di Bambaira

Pada Tanggal ….. Oktober 2018

SEKRETARIS DESA BAMBAIRA






HARIYANTI, S.Pd

 

 

 

 

LEMBARAN DESA BAMBAIRA TAHUN 2018 NOMOR 01